Kelahiran Si Kambing Hitam

Minggu 28 Juli 1996, sekitar pukul 13.00, aku mengajak Wawan (adikku) untuk melihat situasi kantor PDI di jalan Pandegiling. Ternyata kawasan di sekitar kantor tersebut telah diblokade oleh sekian banyak tentara dan polisi. Para aparat keamanan ini telah mengepung kantor tersebut dari segala penjuru dan setiap jalan menuju ke kantor tersebut, antara lain dari arah jalan; Pandegiling, Kupang Krajan, Kupang Panjaan, Tempel Sukorejo, Pasar Kembang, dan Diponegoro. Aku tak melihat ada kerusuhan, atau sisa-sisa terjadinya kerusuhan di kawasan tersebut, yang sempat menjadi firasatku kemarin malam. Maka aku tidak berlama-lama berada di kawasan tersebut. Aku pun segera pulang ke rumah.

Di kemudian hari kuketahui dari majalah Tiras edisi 8 Agustus 1996, bahwa pada hari itu pula para petinggi militer mengadakan rapat di Mabes ABRI untuk mencari kata tegas menentukan siapa yang bisa dijadikan kambing hitam untuk bertanggung jawab atas kerusuhan 27 Juli 1996. Segenap petinggi militer di tingkat pusat yang berkuasa kala itu, hampir secara keseluruhan hadir. Namun di buku Gerakan Pro Demokrasi Digebuk menyatakan bahwa menteri pertahanan dan keamanan Edi Sudrajat tidak menghadiri rapat yang mengagendakan penentuan ‘dalang 27 Juli 1996’. Pada info internet bersubject; Dibalik peristiwa 27 Juli; mengungkapkan bahwa hingga malam tanggal 28 Juli 1996, para militer belum juga menemukan siapa yang harus bertanggung jawab atas kerusuhan tersebut. Kemudian mereka bermain hitungan data yang intinya dibidikkan pada tuduhan bahwa gerakan yang mengatasnamakan ‘pro demokrasi’-lah yang harus bertanggung jawab atas kerusuhan tersebut.

Dari info internet itu pula kuketahui, bahwa ada beberapa kelompok pro demokrasi yang hendak dituding untuk bertanggung jawab atas peristiwa 27 Juli 1996. Mulanya adalah Yayasan Pijar. Namun setelah melihat data tentang kelompok tersebut ternyata hanya berujung pada kerja LBH. (Lembaga Bantuan Hukum). Data tersebut tak kuat untuk menjadikannya sebagai kambing hitam. Lalu SMID (Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi) , ternyata pula kelompok tersebut hanya beranggotakan para mahasiswa dan jaringan kerjanya terlampau kecil, sehingga belum bisa di anggap sebagai ‘dalang kerusuhan 27 Juli’. Tibalah sebuah nama kelompok beserta seluruh data mengenai aktifitas kelompok tersebut, yang disodorkan secara ‘rahasia’ oleh CIDES. Kelompok tersebut adalah PRD (Partai Rakyat Demokratik). PRD sangatlah memenuhi semua persyaratan untuk menjadi kambing hitam sebagai dalang kerusuhan 27 Juli 1996. Data yang diberikan oleh CIDES menunjukkan bahwa:

1. rentang gerakan PRD telah bersifat nasional (ke seluruh Indonesia),

2. struktur organisasinya bisa diserupakan dengan struktur organisasi sebuah partai pada masa Orde Lama, yakni PKI (Partai Komunis Indonesia),

3. manifesto politiknya sarat dengan jargon-jargon komunisme dan telah dideklarasikan pada tanggal 22 Juli 1996,

4. (dan yang menguntungkan para petinggi militer ) PRD memiliki spektrum keterlibatan dengan para tokoh oposisi Indonesia, seperti; Gus Dur, Megawati, Sri Bintang Pamungkas, Muchtar Pakpahan, atau Pramoedya Ananta Toer.

Telah lahirlah si kambing hitam yang sangat valid untuk menyandang gelar sebagai dalang kerusuhan 27 Juli 1996. Sekaligus keberhasilan operasi militer yang menemukan titik terangnya, sebab dengan mencengkeram PRD maka para petinggi militer pun bisa pula melibas para tokoh oposisi di Indonesia. Sekali dayung dua tiga pulau terlampaui, begitulah pepatah berkata. Maka malam itu pula kelahiran si kambing hitam itu mulai disebarluaskan ke stasiun televisi dan radio, serta berbagai media baca; Gatra, Sinar, Forum Keadilan, dan sebagainya.