SEBUAH HISTORI

Tulisan sepanjang lebih kurang 200 halaman ketik folio ini berkisah tentang sebuah fakta kekerasan negara yang dialami oleh seorang anak bangsa dari sekian banyak anak bangsa yang mengalami mimpi buruk

DISARANKAN

Membacalah sesuai dengan urutan yang tercantum pada kolom MASTERPIECE. Sebab, anda akan bingung mengikuti kisah ini jika membaca sesuai dengan urutan posting yang tertera

2 May 2008

74 still missing after riot

74 still missing after riot says Jakarta rights group
The Australian, Sept 2 1996,
Patrick Walters slightly abridged

Indonesia's National Human Rights Commission says in an interim report that 5 people died , 149 were injured and ,crucially, that 74 are still missing as a result of the July 27 rioting in Jakarta.

The commission's full report on the July riots is expected to be issued later this week. It will endeavour to explain the cause of the July 27 riots which followed the storming of the PDI headquarters in Jakarta by police.

The casualty figures announced on Saturday conflict with Govt figures which only admit that 4 died and that fewer than 30 were injured. The authorities have released no figures for those subsequently reported missing.

'We decided to announce the provisional findings today because people keep asking why the commission has taken so long to come out with its results', the Secretary-General of the Commission, Mr Barahuddin Lopa said on Saturday.

Asked about the 74 missing, Mr Lopa said they 'could be dead or they are afraid to return home or they are taking a break'.

THe commission, a govt appointed body, is still cross-checking evidence on the 74 listed as missing to try to establish their whereabouts. As well as the dead and injured, the July disturbances left 22 buildings, including govt. offices, banks and car showroms destroyed or badly damaged in Central Jakarta.

The vice-chairman of the Commission, Mr Marzuki Darusman, told the Austrlian yesterday he believed that the death toll was unlikely to increase in spite of continued rumours in Jakarta that many more people had lost their lives in the riots.

According to Mr Darusman, 6 weeks of probing by Komnas had failed to find any conclusive evidence that more lives had been lost. The toll of 5 is one more than that cited by an army spokesman.

The fifth fatality, a 30 year old man named Sarian, had met his death in circumstances that were 'rather unexplainable'. None of the dead had been a PDI activist.

Mr Darusman said that the investigations into those said to be missing had proved particularly difficult. "People keep coming to the Commission with all sorts of figures. Those issued by the Govt are not entirely believed'. He said that the difficulties of establishing exact figures for those people cited as missing underlined the 'mistrust of public institutions' by ordinary people. Relatives of those involved were reluctant to approach the Commission. 'This may indicate the possibility of further deaths but we can't be sure of that', Mr Darusman said. 'We will be taking up with the Govt why they did not follow up with an announcement on the number of those people considered to be missing'. Mr Darusman said the commissin had been given full access to hospitals where the dead and injured had been taken. He denied that the authorities had put pressure on the commission to present its findings in a particular way.

* One of Indonesia's best-known writers & founding editor of the banned Tempo magazine, Goenawan Mohammad, has been summoned for questioning by the Attorney-General's office tomorrow in connection with the GOvts investigation into the PRD party and other. He attended the official launch of PRD as a political party on July 22nd.

From: INDONESIA-L
2 Sep 1996

28 April 2008

Sabtu Kelabu, Kobaran Api Kemarahan (2)

Peristiwa itu, pada intinya bermula dari pengambilalihan secara paksa kantor DPP PDI di jalan Diponegoro 58 Jakarta, yang dilakukan oleh sekelompok orang yang datang sebagai pendukung Soerjadi terhadap massa kubu Megawati yang bertahan menempati kantor tersebut. Penyerbuan terhadap kantor DPP PDI, awalnya sekitar pukul 06.00 oleh sekitar 200 orang yang mengaku pro-Soerjadi dengan melakukan pelemparan batu terhadap kelompok pro-Megawati yang mempertahankan kantor tersebut dengan sekuat daya. Tak lama kemudian para penyerbu tersebut pergi meninggalkan lokasi. Kemudian para wakil kubu Megawati berupaya melakukan negosiasi dengan pihak aparat keamanan yang tampak berjaga-jaga di sekitar lokasi kantor tersebut, yakni agar pengambilalihan kantor tersebut dilakukan melalui prosedur hukum yang sah. Namun ternyata negosiasi itu tak bermakna apa-apa, karena ternyata pukul 08.30, pasukan penyerbu dari kubu Soerjadi kembali menyerbu kantor tersebut (untuk yang kedua kalinya). Kekuatan pasukan penyerbu itu kini telah bertambah, sebab ditambah dengan para personil aparat keamanan (baik yang berseragam atau tidak). Lokasi di sekitar kantor tersebut kian memanas, dan seolah semuanya telah dipersiapkan dengan ‘dipinggirkannya’ semua saksi mata (khususnya pihak pers). Mulailah lempar-lemparan batu sekepal tangan hingga akhirnya mendesak dan jebollah pintu pagar kantor. Pertarungan yang tak seimbang pun terjadilah. Dikarenakan kekuatan kubu Megawati yang bertahan di kantor tersebut jelas-jelas minim untuk menghadapi jumlah pasukan penyerbu yang demikian banyak (dari kubu Soerjadi dan disusul oleh aparat keamanan). Menurut saksi mata di sebuah media massa bahwa pihak aparat keamanan membawa bayonet selain tameng dan pentungan rotan. Massa kubu Megawati tercerai berai. Ada yang berhasil menyelamatkan diri melalui halaman belakang kantor, tetapi ada pula yang tak bisa lolos dan tertangkap (atau dibunuh di tempat kejadian, seperti yang disaksikan oleh beberapa saksi mata yang selamat).

Di kemudian hari, aku baca dari Suara independen edisi Agustus 1996, dan info internet bersubject: Di balik Peristiwa 27 Juli, serta buku berjudul Gerakan Pro Demokrasi Digebuk terbitan Human Rights Watch Asia, yang pada pokoknya; serbuan kedua tersebut bisa dikatakan telah terjadi pembantaian massal terhadap massa pendukung Megawati. Paling tidak korban yang tewas mengerikan (luka tusuk atau luka gorok) sebanyak 40 sampai 60 orang. Tetapi mereka yang dinyatakan tewas tersebut, tidak diketahui keberadaan jasadnya (itulah yang kemudian dikonfirmasikan oleh beberapa pihak sebagai korban yang dinyatakan ‘hilang’).

Setelah markas DPP PDI berhasil diduduki oleh kubu Soerjadi tepat sekitar pukul 09.00, segeralah pihak aparat keamanan yang terdiri dari polisi dan tentara menjaga ketat lokasi di sekitarnya. Buttu Hutapea, yang mengaku menjadi komandan penyerbuan tersebut segera pula dielu-elukan oleh para pendukung Soerjadi. Buttu pun berpidato dengan mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh ‘pasukan penyerbu’ itu adalah benar adanya sebab kantor tersebut telah disalahgunakan menjadi kegiatan yang ditunggangi kelompok-kelompok yang melawan pemerintahan.

Saat itulah pihak satgas kubu Megawati menerima info sadapan percakapan antar polisi dari handy talkie, bahwa penyerbuan yang ‘liar’ itu telah menyebabkan para pendukung Megawati sebanyak; 124 orang luka-luka, 80 orang ditahan, dan 49 orang tewas. Informasi itu segera menyebar pada massa pendukung Megawati yang banyak berkerumun di sekitar jalan Menteng, Salemba, dan Kramat. Mereka akhirnya mendekati kantor DPP PDI yang telah dijaga ketat oleh sekian banyak pasukan ABRI, mereka diblokade untuk tidak menuju ke arah kantor tersebut meski hanya untuk memastikan nasib para pendukung Megawati yang mempertahankan kantor DPP PDI. Penghadangan ini akhirnya membuat emosi mereka memuncak. Maka terjadilah letupan amarah dari massa pendukung megawati yang saat itu berjumlah sekitar 2.000 orang, yang tak mungkin lagi diredakan.

Kerusuhan besar pun terjadilah. Sungguh, ini tak diduga sedikitpun oleh para ‘pembuat skenario’ penyerbuan kantor DPP PDI. Sekitar pukul 11.00, kemarahan massa makin menjadi. Mereka melempari batu, dan sebagian baku hantam melawan aparat keamanan. Namun kekuatan aparat keamanan yang semula telah terpukul mundur, kembali bertambah kuat dengan didatangkannya panser-panser untuk memukul mundur amuk massa. Massa yang marah tersebut menyebar ke seluruh jalanan; Proklamasi, Cikini, Diponegoro, Salemba, dan sebagainya. Massa pun bertambah banyak dan kian sulit diredupkan kemarahannya. Hingga menjelang petang pukul 15.00, kemarahan massa masih berkobar. Kini bukan lagi bertujuan untuk merebut kantor DPP PDI. Tetapi untuk menghancurkan simbol-simbol kemapanan, pemerintahan, dan kemiliteran. Kebencian mereka terhadap simbol-simbol tersebut diluapkan. 3 bus PPD di depan RSCM dibakar, mess angkatan darat dibakar, BHS bank dirusak, gedung direktorat peternakan dibakar, 4 mobil dibakar, bank Mayapada dibakar pula, dealer Auto 2000 dirusak dan dijarah, mobil-mobil di show room dijungkir balik lalu dibakar, supermarket di jalan Proklamasi dijarah dan dibakar, bank BCA dibakar, toko alat musik dirusak dan dijarah, bank Kesawan dibakar, 9 gedung di jalan Proklamasi dibakar, 2 mobil pribadi dan beberapa sepeda motor dibakar secara berantai, jalur kereta api layang di Cikini dirusak (relnya dicopot) sehingga arus transportasi kereta api kota terganggu. Paling tidak dari hasil laporan kepolisian diketahui, pada siang hingga malam pukul 22.00 di tanggal 27 Juli 1996, jumlah kendaraan bermotor yang hancur adalah; 5 bus hangus terbakar dan 27 mobil pribadi hancur dan rusak berat. Semua informasi mengenai kerusakan dan kehancuran material tersebut, aku ketahui dari pemberitaan majalah Gatra edisi 3 Agustus 1996. Bagiku, ini sebuah huru-hara yang paling mengerikan, paling tidak untuk kota Jakarta kala itu.

Kerugian material jelas melebihi angka rupiah juta, tetapi bermilyar-milyar rupiah. Aku membaca di majalah Tiras edisi 8 Agustus 1996, bahwa; pihak Dirjen Peternakan dilanda kerugian tak kurang dari 14,5 milyar rupiah, Auto 2000 dirugikan dengan terbakarnya 34 mobil di show room, Wisma Darmex yang ditempati 20 perusahaan dirugikan 10 milyar rupiah, Swasarindo International dirugikan 58 juta rupiah, dan masih banyak lagi. Kemudian yang dideteksi oleh pihak kepolisian bahwa 22 bangunan dan 91 kendaraan hangus terbakar.

Malam itu, 27 Juli 1996, masih tak terbersit sedikitpun dalam firasatku tentang kesewenangan yang bakal menimpa diriku dan kawan-kawanku. Adapun hari-hari kelak yang terus bergulir telah membawaku dengan jelas mengenai peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996 tersebut, yang ternyata pula menyeretku pada sebuah mimpi buruk yang tak pernah kualami sebelumnya dalam seumur hidupku.

Sabtu Kelabu, Kobaran Api Kemarahan

Hari ini, Sabtu petang tanggal 27 Juli 1996, aku masih disibukkan oleh tugas revisi skripsiku. Saat waktu mendekati pukul 18.30, kakak perempuanku memanggilku agar aku segera menyaksikan suatu tayangan berita di televisi. Rasa ingin tahu, membuatku segera beranjak menuju ruang depan untuk menyaksikan tayangan berita tersebut. Ternyata yang kusaksikan adalah sebuah tayangan kerusuhan di Jakarta yang disiarkan oleh acara Seputar Indonesia (prod; RCTI). Huru-hara besar di Jakarta tersebut sungguh hebat meski mengerikan. Beratus-ratus warga sipil di Jakarta berhadapan saling tegang dengan aparat militer, mobil-mobil terjungkir balik dengan kobaran api, sebuah bis umum hangus terbakar, gedung-gedung megah pun ikut dilumat api, disertai hujan batu yang bertubi-tubi dari massa yang mengamuk. Begitu banyak orang turun ke jalanan. Mereka berteriak, marah, merusak, dan menghancurkan setiap penghalang yang dibencinya. Degup jantungku seolah mengikuti gema kemarahan mereka. Tetapi getar was-was mulai terasa dalam darahku, akan dampak politik yang bakal menimpa perjuanganku bersama kawan-kawan selama ini, sebab pembaca berita itu menyebut sedikit tentang sebuah nama yang tak asing bagiku; PRD !

Kerusuhan itu kemudian disebut dengan berbagai sebutan, antara lain; Kudatuli (Kerusuhan 27 Juli), G27J (Gerakan 27 Juli), atau pula Maduli (Malapetaka 27 Juli). Kerusuhan tersebut telah diketahui banyak pihak, bermula dari konflik dalam tubuh PDI (Partai Demokrasi indonesia) yang bertarung antara kubu Megawati (kelompok yang mengakui keputusan musyawarah nasional PDI) dengan kubu Soerjadi (kelompok yang mengakui keputusan kongres PDI di Medan). Kemelut PDI yang sengaja diciptakan oleh pihak kekuasaan Orde Baru untuk menjegal Megawati menuju kandidat kursi kepresidenan, sebenarnya telah terbaca sejak akhir Mei 1996. Kemudian memuncak saat digelarnya kongres PDI di Medan tanggal 20 Juni sampai 22 Juni 1996 yang memilih Soerjadi sebagai Ketua Umum PDI. Konflik ciptaan Orde Baru ini pun berlanjut hingga kian memecah belah PDI menjadi 2 kubu tersebut. Kedua kubu tersebut sama bersikeras untuk merasa berhak dan sah menempati kantor DPP PDI di jalan Diponegoro, Jakarta. Kedua kubu tersebut pun sama bersikeras untuk mengakui ‘pimpinan’ kubu masing-masing sebagai pimpinan PDI yang sah.

Tetapi kantor DPP PDI tersebut, sejak dilangsungkannya kongres Medan telah ditempati oleh kubu Megawati. Bahkan kubu Megawati menggelar mimbar bebas yang disebut Mimbar Demokrasi, di halaman kantor tersebut. Pada panggung itulah, massa rakyat menyuarakan segala ketimpangan hukum dan pemerintahan yang ada di Indonesia. Mimbar bebas itu merupakan sebuah manifestasi kejengkelan kubu Megawati atas diselenggarakannya kongres Medan yang notabene bahwa kongres tersebut secara terang-terangan didukung penuh oleh pihak pemerintah dan ABRI (Kini TNI dan Polri).

Kemelut dalam tubuh partai berlambang kepala banteng tersebut, merupakan sebuah skenario besar dan operasi pelibasan kekuatan Megawati untuk gagal dicalonkan menjadi presiden pada Pemilu 1997 mendatang, dari kesewenangan kekuasaan Orde Baru. Itulah kenapa kedua kubu di dalam PDI tersebut diciptakan untuk tak bisa lagi duduk berunding dalam satu meja. Maka Buttu Hutapea, sekjend PDI kubu Soerjadi segera mengerahkan kekuatan untuk merebut paksa kantor DPP PDI . Sementara kubu Megawati tentunya akan mempertahankan DPP PDI tersebut sampai titik darah penghabisan. Maka terjadilah serentetan peristiwa kemarahan massa akibat cara kasar dan ‘telanjang’ yang digunakan oleh pemerintah dan ABRI untuk menghancurkan kekuatan kubu Megawati. Pertarungan yang besar 27 Juli 1996 itulah yang akhirnya melahirkan lembaran hitam sejarah demokratisasi di negeri. Kobaran api kemarahan massa secara vertikal (melawan kekuasaan; pemerintah dan ABRI) inilah yang justru melahirkan image kerusuhan. Setelah sekian lama kita mungkin telah melupakan dua kerusuhan besar yang terjadi sebelumnya; Malapetaka 15 Januari 1974 dan Insiden lapangan banteng 1982; yang terjadi di Ibukota negara.

Malam tanggal 27 Juli 1996, aku berulang kali menyaksikan tayangan perisitiwa kerusuhan besar itu di televisi (baik stasiun tv swasta atau TVRI). Tayangan kerusuhan itu kerap kali dimunculkan di setiap acara laporan berita. Perlahan, kesemua berita tentang kerusuhan itu mulai terekam rapi dalam benak dan pikiranku.

27 April 2008

PERTAMA : AMBANG MIMPI BURUK

Setelah selama hampir sebulan aku dan kawan-kawan bekerja untuk aksi massa dengan para buruh pabrik kawasan Simo Pomahan dan Tanjungsari pada tanggal 8 dan 9 Juli 1996. Namun semua itu akhirnya bisa kami lewati bersama, meski akhirnya beberapa kawanku ditangkap saat aksi massa tersebut berlangsung lalu dijebloskan ke penjara Polwiltabes (Kepolisian wilayah kota besar) Surabaya oleh aparat keamanan. Mereka adalah; Dita Sari, Coen Pontoh, dan Oleng (nama julukan Moh.Soleh).

Ketiga kawanku yang ter-bui itu tampak tegar. Aku hanya merasa prihatin terutama pada Oleng. Aku masih ingat betul bahwa malam hari pada tanggal 8 Juli 1996, seusai aksi, kami segera mengadakan rapat untuk menindaklanjuti aksi siang tadi yang berakhir dengan tertangkapnya Dita dan Coen. Aku dan beberapa kawan, dengan berbagai pertimbangan, menolak untuk diadakan aksi lanjutan. Hingga aku walk out dari rapat tersebut. Rapat yang digelar di sekretariat SMID (Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi) jalan Kedung Tarukan II/22 Surabaya itu, akhirnya menyepakati untuk mengadakan aksi lanjutan pada tanggal 9 Juli 1996. Oleng pun terpilih sebagai Korlap (Koordinator Lapangan) atau pemimpin aksi massa tersebut. Alhasil, aksi massa yang diadakan sehari setelah 8 juli 1996 tersebut, dapat dengan mudah dipatahkan oleh aparat keamanan dan Oleng pun ditangkap tanpa kesulitan. Andaikata pada tanggal 9 Juli 1996 tidak diadakan aksi lanjutan, tentu Oleng tak perlu menambah jumlah kawan yang masuk penjara. Lagipula saat itu dia masih belum ‘matang’ benar dalam hal strategi taktik gerakan massa. Wajarlah, karena kala itu dia masih berkutat di SMID komisariat kampus Wijaya Kusuma. Sehingga dia belum memiliki banyak peran di dalam organisasi.

Beberapa kali aku menjenguk mereka bersama beberapa kawan-kawanku, seperti; Dandik, Icha, Heru atau Handoko. Namun tetaplah aku harus kembali berkonsentrasi pada tugas berat akademikku, yakni; ujian skripsiku yang tak lama lagi bakal kuhadapi, 17 Juli 1996. Maka itulah, seusai aksi massa bersama buruh tersebut, aku agak jarang datang ke sekretariat SMID Surabaya. Itu pula yang membuatku terkadang disindir kawan-kawan, “ Berjuang…..kok masih inget kuliah…?!”. Tapi tentunya tak semua kawan begitu adanya. Toh beberapa kawan masih bisa memahami kondisiku, bahwa aku memang harus mempersiapkan fisik mental untuk menghadapi ujian skripsi kelak.

Akhirnya, ujian skripsi pun mampu kulewati dengan mudahnya tanpa aral. Hasilnya sungguh membuatku gembira bercampur bangga. Aku mendapat nilai B atas skripsi ku, sungguh tak sia-sia upayaku menuntaskan skripsi setebal 270 halaman itu.

Tetapi toh aku masih belum bisa sering-sering datang ke sekretariat, sebab aku masih harus menyelesaikan beberapa revisi skripsiku. Ditambah pula, rumahku sedang direnovasi sehingga aku harus pula mengawasi kerja perbaikan rumahku tersebut. Kesibukan itulah yang pula membuatku urung untuk pergi ke Jakarta (beberapa hari sebelumnya aku memang dikontak oleh kawan-kawan di pusat-Jakarta agar aku berangkat ke Jakarta untuk membikin acara kesenian di mimbar bebas PDI dan sekaligus di acara deklarasi PRD-Persatuan Rakyat Demokratik yang bakal segera digelar). Hingga tibalah aku mendapat berita bahwa deklarasi PRD telah dideklarasikan pada 22 Juli 1996 di kantor YLBHI-Jakarta. Kini organisasi Persatuan Rakyat Demokratik telah berubah menjadi sebuah partai politik yang legal informal di Indonesia dengan nama Partai Rakyat Demokratik, yang keduanya memiliki singkatan nama yang sama yakni; PRD. Akhirnya organisasi perjuangan rakyat yang turut aku rancang bersama kawan-kawan di Sleman-Kaliurang Yogyakarta pada tanggal 15 April 1996 dalam sebuah konggres luar biasa, telah berdiri menjadi sebuah partai politik dengan keberanian yang kami miliki bersama.

Aku paham bahwa aku pun menjadi jauh dengan berbagai persoalan di sekretariat. Aku hanya mendapat kabar dari beberapa kawan bahwa di sekeratariat ada persoalan, diantaranya; kepergian Sardiyoko yang tanpa pamit, dan kejengkelan Herman akibat ulah beberapa kawan sehingga pintu-pintu kamar terpaksa dibongkarnya. Meski begitu tugas organisasi tetap kulakukan, yakni kerja-kerja mengkonsolidasikan kawan-kawan di organ kampus/mahasiswa di Surabaya; Inyo, Verrie, Dwi, Handoko, Arindra, Chris, Yayan, Wulan, Rouf, dan Widodo. Dari merekalah aku mengetahui kondisi dan segala persoalan politis di berbagai kampus di Surabaya. Aku pun tak lupa mengingatkan mereka agar kerja-kerja pengorganisiran di kampus-kampus mereka tak terpengaruh dengan ‘keributan’ yang sedang terjadi di sekretariat.